PUTRA, Dhimas Pandu (2023) Implementasi Pasal 19 Huruf (D) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha tertentu. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Download (581kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (826kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Download (534kB)
	PDF (BabI) Bab I_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (731kB)
	PDF (BabII) Bab II_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (773kB)
	PDF (BabIII) Bab III_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2024. Download (609kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) Bab V_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Download (537kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Download (730kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran_DHIMAS PANDU PUTRA- E2A020043 -Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (804kB)

Abstract

Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 terkait pemilihan mitra usaha penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah yang dilakukan oleh Terlapor PT. Garuda Indonesia dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 terkait dengan kerja sama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang dari bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu yang dilakukan oleh (Lion Grup) yaitu PT. Lion Mentari (Terlapor I), PT Batik Air Indonesia (Terlapor II), PT Wings Abadi (Terlapor III), dan PT Lion Express (Terlapor IV) memiliki perbedaan dalam hal sanski yang ditetapkan oleh Majelis KPPU meski dari segi perbuatan yang dilakukan keduanya sama - sama melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Praktek diskriminasi diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan terhadap unsur - unsur yang terkandung didalamnya diatur dalam Perkom Nomor 3 Tahun 2011 yang merupakan Pedoman dari Pasal 19 huruf (d) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Perkom tersebut mengintepretasikan mengenai apa saja unsur yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) termasuk juga menggunakan pendekatan rule of reasons yang menilai pada dampak dan akibat yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha lain akibat dari perbuatan diskriminasi. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan sanksi bagi pelanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perkara diskriminasi usaha yang dilakukan oleh Lion Grup dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 dan Perkara PT. Garuda Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 karena pada akhirnya terdapat perbedaan dalam hal sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi KPPU meski keduanya sama – sama telah melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normativ, Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Implementasi dari Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan PT. Garuda Indonesia Nomor: 06/KPPU-I/2020 dan Putusan Lion Grup Nomor: 07/KPPU-I/2020 sudah tepat dan sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dan disebutkan dalam Perkom Nomor 3 Tahun 2011 sebagai Pedoman Pasal 19 huruf (d) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dan dengan menggunakan pendekatan rule of reasons yang menilai pada dampak dan akibat yang dialami oleh pelaku usaha lain pada akhirnya menjadikan sanksi yang dijatuhkan terhadap Lion Grup dan PT. Garuda Indonesia menjadi berbeda satu dengan lainnya.

Actions (login required)

View Item