TEGUH, Bayu Aji (2023) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Download (660kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Download (846kB)
	PDF (BabI) BABI-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 6 March 2024. Download (1MB)
	PDF (BabII) BABII-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 6 March 2024. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BABIII-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 6 March 2024. Download (922kB)
	PDF (BabIV) BABIV-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BABV-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Download (878kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-TEGUH BAYU AJI-E2A021027-TESIS-2023.pdf Download (952kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum perundang-undangan yang lebih tepat digunakan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan menganalisis ketentuan khusus tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Narkotika masih relevan dipertahankan dengan adanya ketentuan khusus pidana tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, mengunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Pencucian Uang telah mendukung penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan kasus dan golongannya. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika, penerapan pasal-pasal yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang telah dapat menekan terjadinya tindak tindak pidana narkotika. Ketentuan khusus tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Narkotika relevan dipertahankan dengan adanya ketentuan khusus pidana tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika, undang-undang masih terpisah yaitu antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Pencucian Uang, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika, undang-undang belum mengatur secara satu atap.

Actions (login required)

View Item