KHASANAH,, Ulfi (2023) Implementasi Perjanjian Pactum De Compromittendo Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Macet. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER.pdf Download (26kB)
	PDF (Legalitas) legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (761kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK.pdf Download (553kB)
	PDF (BabI) BAGIAN 2 = BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (777kB)
	PDF (BabII) BAGIAN 3 = BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAGIAN 4 = BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	PDF (BabIV) BAGIAN 5 = BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (989kB)
	PDF (BabV) BAGIAN 6 = BAB V.pdf Download (649kB)
	PDF (DaftarPustaka) BAGIAN 7 = DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (659kB)
	PDF (Lampiran) BAGIAN 8 = LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyelesaian kredit macet diatur dalam Pasal 20 UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Terdapat alternatif penyelesaian yang diatur dalam Pasal 12A UU tentang Perbankan yaitu dalam implementasi perjanjian Pactum De Compromittendo dalam penyelesaian kredit bermasalah, namun dalam prakteknya terdapat permasalahan mengenai penerapan perjanjian Pactum De Compromittendo yang terjadi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2018/PN. PWT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian Pactum De Compromittendo untuk menyelesaikan perjanjian pokoknya menggunakan akta penyelesaian hutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji mengapa PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) lebih banyak menggunakan akta penyelesaian hutang dalam penyelesaian kredit macet melalui perjanjian Pactum De Compromittendo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan data primer (sebagai data pendukung) dan data sekunder. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan, dengan metode penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Analisis Data dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Implementasi alternatif penyelesaian kredit dengan perjanjian pactum de compromittendo dilaksanakan oleh pihak bank sebagai kreditur berdasarkan penyerahan obyek jaminan secara sukarela di bawah tangan dan disertai dengan surat kuasa menjual mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan peraturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Implementasi perjanjian pactum de compromittendo ini menerapkan Pasal 12A UU tentang perbankan dengan cara pihak bank selaku pemegang hak tanggungan membeli sendiri obyek jaminan. Sesuai PBI Nomor 14/15/2012 diberikan jangka waktu satu tahun untuk penjualan obyek agunan tersebut guna pelunasan hutang debitur. Terdapat kendala yuridis pada pelaksanaan eksekusi obyek jaminan, bahwa penerapan Pasal 12A UU tentang perbankan ini batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 12 UUHT, jika dalam pelaksanaan penjualan obyek jaminan melewati batas waktu satu tahun yang ditetapkan oleh PBI Nomor 14/15/2012. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis maka penyelesaian kredit macet dengan eksekusi terhadap agunan yang telah terpasang hak tanggungan seharusnya tetap mengacu kepada ketentuan UUHT, khususnya Pasal 12 UUHT. UUHT merupakan lex specialis yang merupakan peraturan di bidang hukum agunan yang khusus mengatur mengenai pembebanan hak atas tanah dan benda yang melekat dengan tanah, sedangkan UU tentang Perbankan adalah lex generalis karena hanya merupakan aturan umum dibidang 5 perbankan, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam eksekusi benda jaminan berupa hak atas tanah dalam hal kredit macet. Hasil penelitian kedua menujukkan bahwa terdapat alasan perjanjian Pactum De Compromittendo lebih banyak digunakan dalam upaya penyelesaian kredit macet di BPR BKK Purwokerto (Perseroda) karena proses penyelesaian kredit bermasalah dengan perjanjian pactum de compromittendo ini tidak memerlukan biaya mahal, prosesnya sederhana tidak memakan waktu lama, tidak menimbulkan banyak sengketa karena secara sukarela, sehingga dapat menjaga neraca keuangan NPL (Non Performing Loan) PT.BPR BKK Purwokerto (Perseroda) supaya tetap terjaga tingkat kesehatan citra banknya dan bisa tetap tercipta kepercayaan di kalangan masyarakat.

Actions (login required)

View Item