FAKHRIANSYAH, Rizky (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Anak Buah Kapal (ABK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RIZKY FAKHRIANSYAH-E1A018312-SKRIPSI-2023.pdf Download (588kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RIZKYFAKHRIANSYAH-E1A018312-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-RIZKY FAKHRIANSYAH-E1A018312-SKRIPSI-2023.pdf Download (812kB)
	PDF (BabI) BAB-I-RIZKY FAKHRIANSYAH-E1A018312-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 March 2024. Download (744kB)
	PDF (BabII) BAB-II-RIZKY FAKHRIANSYAH-E1A018312-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 March 2024. Download (867kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-RIZKY FAKHRIANSYAH-E1A018312-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 March 2024. Download (662kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-RIZKY FAKHRIANSYAH-E1A018312-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 March 2024. Download (893kB)
	PDF (BabV) BAB-V-RIZKY FAKHRIANSYAH-E1A018312-SKRIPSI-2023.pdf Download (591kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-RIZKY FAKHRIANSYAH-E1A018312-2023.pdf Download (669kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum,kendala dan upaya bagi pekerja migran yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalahprimer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran yang bekerja sebagai ABK dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran di Indonesia melalui melalui perlindungan sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja agar tidak mengalami perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian dalam PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yaitu perlindungan sebelum bekerja di Pasal 15 sampai 19 dan setelah bekerja di Pasal 20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan perlindungan Awak Kapal adalah Pasal 65 ayat (2) upah ABK harus didahulukan, Pasal 126 ayat (2) dimana kapal harus menyediakan sertifikat keselamatan bagi ABK, Pasal 135 dimana Awak Kapal harus memenuhi kualifikasi nasional dan internasional, Pasal 145 larangan memperkerjakan seseorang tanpakompetensi dan keterampilan. Konvensi ILO sudah diratifikasi pemerintah Indonesia yaitu No: 19/1925, No: 27/1929, No: 29/1930, No: 100/1951 dan 2006.

Actions (login required)

View Item