JANNAH, Diah Ayu Ma'rifatul (2023) Ratio Decidendi Hakim terhadap Penetapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Download (393kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (985kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Download (366kB)
	PDF (BabI) BAB I-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 13 April 2024. Download (473kB)
	PDF (BabII) BAB II-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 13 April 2024. Download (548kB)
	PDF (BabIII) BAB III-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 13 April 2024. Download (353kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (711kB)
	PDF (BabV) BAB V-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Download (352kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DIAH AYU MA’RIFATUL JANNAH-E1A019061-SKRIPSI-2023.pdf Download (351kB)

Abstract

Korupsi sebagai white collar crime dilakukan secara sistematis dan terorganisir sehingga para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi, oleh karenanya dibutuhkn sebuah metode untuk memberantasnya salah satunya yaitu dengan bantuan justice collaborator yang nantinya memperoleh reward berkat bantuannya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam menetapkan status justice collaborator terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn dan apakah kualifikasi penetapan status justice collaborator dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Jenis metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian tipe preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam menetapkan status justice collaborator yaitu Terdakwa telah memberikan keterangan secara terus terang, mengakui perbuatannya secara terus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan serta bersedia membuka keterlibatan pihak lain baik di dalam perkara ini maupun di perkara yang lain, namun dilihat dari aspek yuridis, seluruh unsur dakwaan pertama telah terbukti sehingga status justice collaborator dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidananya. Terkait aspek sosiologis yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang dan menyesali perbuatannya. Dilihat dari aspek filosofis, Pengadilan Negeri Medan melihat bahwa Terdakwa terkait perannya membantu mengungkap perkara tindak pidana korupsi sehingga pidananya lebih ringan. Kualifikasi penetapan status justice collaborator Majelis Hakim tidak sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2011 karena hakim tidak mempertimbangkan angka 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu permohonan status justice collaborator tidak dimuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Actions (login required)

View Item