FUADI, Fathul Yasir (2023) Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dengan Penggunaan Saksi Mahkota Pejabat Perbendaharaan Negara. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Download (105kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Download (138kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 May 2024. Download (392kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 May 2024. Download (640kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 May 2024. Download (182kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (753kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Download (126kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fathul Yasir Fuadi-E2A021022-Thesis-2023.pdf Download (209kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi tidak kunjung henti terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi tersebut juga terjadi ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa pembatasan kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako maupun upaya pemerintah pusat memulihkan perekonomian pasca Covid-19 berupa penyediaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemerintah daerah juga tak luput dikorupsi. Modus yang digunakan yaitu memanfaatkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai kewenangan mengelola anggaran untuk menyalahgunakan kewenangannya. Oleh karena itu, dilaksanakan penelitian berjudul “Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Penggunaan Saksi Mahkota Pejabat Perbendaharaan Negara” oleh Fathul Yasir Fuadi dari Program Studi Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan dibimbing oleh Prof.Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Dr. Budiyono, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II . Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas keterangan saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara dalam penyertaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, ditemukan hasil kesaksian pejabat perbendaharaan negara sebagai saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah efektif karena kesaksian pejabat perbendaharaan negara menjadi penyambung dalam suatu kesaksian berantai (kettingbewijs) dan menjadi sarana pertemuan kehendak (meeting of mind) antara pemberi dan penerima suap. Sebagai pejabat yang mengelola keuangan negara, keterangan pejabat perbendaharaan negara dapat membongkar siapa pelaku utama dari tindak pidana korupsi berupa suap tersebut. Adapun kedudukan saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara dalam penyertaan tindak pidana korupsi adalah sebagai medepleger (turut serta) dengan pleger (pelaku) yaitu pejabat yang lebih tinggi selaku pemberi delegasi tugas perbendaharaan. Pejabat perbendaharaan menjadi medepleger sepanjang terpenuhi syarat menjadi medepleger, yaitu kerja sama yang merupakan kehendak bersama tersebut disadari oleh para pelaku dan para pelaku bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Actions (login required)

View Item