CHOIRUNNISA, Salsabillah (2023) Pembuktian Sederhana pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Garuda Indonesia oleh PT My Indo Airlines (Studi Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga.Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
PDF (Cover)
COVER-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Download (255kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Download (219kB) |
|
PDF (BabI)
BAB I-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2024. Download (480kB) |
|
PDF (BabII)
BAB II-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2024. Download (547kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB III-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2024. Download (221kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB IV-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) |
|
PDF (BabV)
BAB V-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Download (199kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Salsabillah Choirunnisa-E1A019189-Skripsi-2023.pdf Download (220kB) |
Abstract
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal 222 undang-undang tersebut secara tersirat berisi pengertian PKPU adalah tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang Debitor kepada Kreditornya karena diperkirakan Debitor tidak mampu lagi membayar. Permohonan PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor ke Pengadilan Niaga. Pertimbangan hakim mengabulkan suatu permohonan PKPU berdasar pembuktian sederhana sebagaimana syarat Kepailitan yaitu adanya 2 (dua) Kreditor dan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Perkara PKPU yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana akan ditolak oleh Hakim seperti permohonan PKPU PT Garuda Indonesia oleh PT My Indo Airlines. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim mengklasifikasikan pembuktian sederhana sehingga permohonan PKPU pada Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst ditolak dan untuk mengetahui akibat hukum dari permohonan PKPU yang ditolak pada Putusan Nomor 289/Pdt.SusPKPU/2021/PN Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder. Dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dasar pertimbangan Hakim mengklasifikasikan pembuktian sederhana sehingga permohonan ditolak adalah tidak terpenuhinya Pasal 222 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 8 ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat hukum ditolaknya permohonan PKPU maka PT Garuda Indonesia bisa melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh hartanya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E23068 |
Uncontrolled Keywords: | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pembuktian Sederhana, Pengadilan Niaga |
Subjects: | C > C613 Commercial law Debtor and creditor Finance |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mrs Salsabillah Choirunnisa |
Date Deposited: | 05 May 2023 03:28 |
Last Modified: | 05 May 2023 03:29 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/20890 |
Actions (login required)
View Item |