KHAERUNNISA, Khaerunnisa (2023) Pembatalan Perkawinan karena Tidak Menggunakan Wali Nasab (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Pwr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-E1A019231-Khaerunnisa-Skripsi-2023.pdf Download (81kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Khaerunnisa-E1A019231-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Khaerunnisa-E1A019231-Skripsi-2023.pdf Download (77kB)
	PDF (BabI) BAB I-Khaerunnisa-E1A019231-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 May 2024. Download (253kB)
	PDF (BabII) BAB II-E1A019231-Khaerunnisa-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 May 2024. Download (253kB)
	PDF (BabIII) BAB III-E1A019231-Khaerunnisa-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 May 2024. Download (80kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-E1A019231-Khaerunnisa-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	PDF (BabV) BAB V-E1A019231-Khaerunnisa-Skripsi-2023.pdf Download (73kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-E1A019231-Khaerunnisa-Skripsi-2023.pdf Download (203kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Salah satu perkara pembatalan perkawinan adalah Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Pwr. Pembatalan perkawinan dalam perkara tersebut terjadi karena wali nikah Termohon II bukanlah wali nasab dari Termohon II. Dari data yang ada ia hanyalah orang tua dari pegawai Termohon II. Peneliti mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan karena tidak menggunakan wali nasab pada Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Pwr dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumenter. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan bahwa dalam perimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya mendasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis, Majelis Hakim perlu menambahkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, akibat hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, keputusan tidak berlaku surut terhadap: 1) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 2) suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 3) orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini, akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II terdapat pada poin 2.

Actions (login required)

View Item