LARASATI, Intan (2023) Implikasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris terhadap Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Money Laundering. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-INTAN LARASATI-E2B020006-TESIS-2023.pdf Download (94kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS- INTAN LARASATI- E2B020006-TESIS-2023_.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-INTAN LARASATI-E2B020006-TESIS-2023.pdf Download (591kB)
	PDF (BabI) BAB - I - INTAN LARASATI- E2B020006-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2024. Download (626kB)
	PDF (BabII) BAB - II-Intan Larasati-E2B020006-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2024. Download (870kB)
	PDF (BabIII) BAB - III- INTAN LARASATI-E2B020006-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2024. Download (705kB)
	PDF (BabIV) BAB - IV-INTAN LARASATI-E2B020006-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB - V-INTAN LARASATI-E2B020006-Tesis-2023.pdf Download (518kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-INTAN LARASATI-E2B020006-TESIS-2023.pdf Download (243kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Notaris karena tidak diterapkannya prinsip kehati- hatian Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan implikasi tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian terhadap money laundering. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, spesifikasi penelitian bersifat preskripti. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pertanggungjawaban pidana Notaris karena tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan money laundering. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari pemalsuan dokumen yang mengakibatkan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 KUHP, Notaris secara tidak sadar dapat terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. karena pada dasarnya pencucian uang (money laundering) tidak bisa berdiri sendiri, kejahatan uang (money laundering) tersebut ada karena tindak kejahatan sebelumnya seperti pemalsuan akta notaris yang notabennya akta notaris bisa untuk bertransaksi keuangan.Notaris dapat dikenakan pasal 3 UUTPPU karena ketidak hati-hatianya, karena Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika Notaris turut serta dalam Tindak Pidana Pemalsuan surat dan money laundering jika memenuhi unsur-unsur kesalahan, Implikasi tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta otentik, Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap

Actions (login required)

View Item