PRATAMA, Anugrah Haryata (2023) Harmonisasi Hukum Penempatan Profesi Notaris Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Kbli). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Download (108kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Download (318kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 May 2024. Download (461kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 May 2024. Download (599kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 May 2024. Download (335kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Download (36kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Anugrah Haryata Pratama-E2B020020-Tesis-2023.pdf Download (160kB)

Abstract

Haromnisasi Hukum Penempatan Profesi Notaris Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Komisi Pembimbing Ketua Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. dan anggota Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. Notaris adalah pejabat umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mempunyai kewajiban serta kewenangan berdasarkan Pasal 15 dan 16, dalam menjalankan jabatannya Notaris dibatasi oleh Kode Etik Notaris yang membatasi dan melarang gerak Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu larangannya adalah melakukan promosi baik di media sosial maupun di media cetak dengan mengatas namakan jabatannya, selain itu juga Notaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan atau menjadi bagian dari perseroan contohnya menjabat sebagai komisaris atau direktur sebuah Perseroan Terbatas. Pada sisi lain disebutkan bahwa Notaris dianggap sebagai wirausaha berdasarkan pada Nomor klasifikasi 69104 “Aktivitas noratis dan pejabat pembuat akta tanah” dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum penempatan jabatan notaris berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terhadap jabatan notaris dan mengharmonisasi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis (analytical approach), pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain sumber hukum primer. Hasil penelitian yang diperoleh pertama implikasi hukum yaitu dengan dimasukannya Notaris dalam KBLI, berubahnya sifat Notaris dari pejabat umum menjadi perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan sehingga harus mendaftarkan diri ke One Single Submission (OSS) dan harus mendapatkan Nomor Izin berusaha, hasil penelitian yang kedua terkait harmonisasi Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI dengan Undang-Undang Jabatan Notaris perlu diharmonisasikan khususnya pada nomor klasifikasi 69104 bukan sebagai pejabat umum melainkan sebagai wirausaha, sehingga perlu disesuaikan dengan asas perundang-undangan yaitu lex superior derogate legi inferiori aturan yang kuat mengalahkan aturan yang lebih lemah.

Actions (login required)

View Item