PRATAMA, Avidsha Rozaan (2023) Politik Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren di Kabupaten Jepara (Tugas akhir jalur non-Skripsi Jurusan Ilmu Politik). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Download (64kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Download (58kB)
	PDF (BabI) BAB I- Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 May 2024. Download (158kB)
	PDF (BabII) BAB II-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 May 2024. Download (181kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 May 2024. Download (186kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	PDF (BabV) BAB V-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Download (63kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Download (136kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Avidsha Rozaan Pratama-F1D018011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)

Abstract

Kepedulian terhadap pesantren sekarang bertambah dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 mengenai Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres ini menyusun tentang dana abadi pesantren yang bertujuan untuk mengatur kelola pendanaan bantuan bagi pondok pesantren serta menghalau paham radikalisme dan terorisme untuk masuk ke lingkungan pesantren. Dalam implementasinya sarat akan kepentingan aktor, meliputi pemotongan bantuan hingga penarikan masa pesantren untuk kepentingan pribadi. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan skema pendanaan perpres melalui pemerintah pusat dan daerah, serta relasi dan kepentingan aktor dalam politik implementasi perpres No. 82 Tahun 2021 mengenai pendanaan pesantren di Kabupaten Jepara. Pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil tulisan ini pertama, implementasi sudah dijalankan, namun tidak bisa mencapai tujuan awal yang diharapkan karena terdapat kepentingan para aktor politik, khususnya dari kalangan partai politik dan pemerintah daerah. Kedua, terdapat dominasi pengaruh oleh partai politik melalui perwakilan fraksinya dengan ketidakbulatan suara saat pembahasan program pendanaan di DPRD sehingga proses implementasi tidak dapat mencapat tujuannya.

Actions (login required)

View Item