ARIANI, Andika Putri (2017) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Banjarnegara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (68kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (84kB) | Preview
	PDF (BabI) bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	PDF (BabII) bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	PDF (BabIII) bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	PDF (BabIV) bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	PDF (BabV) bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (82kB) | Preview

Abstract

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang dalam hal memberikan izin usaha pertambangan merupakan kewenangan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) oleh dinas Pekerja Umum yang sekarang sudah menjadi BAPPEDA. Bahkan terdapat perda yang mengatur pertambangan nomor 9 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Setetlah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah izin usaha pertambangan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah. Secara otomotis perda yang ada tidak berlaku lagi. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Data yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan juga kamus. Berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di Kabupaten Banjarnegara masih banyak tindakan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan khususnya undang-undang lingkungan hidup. Berkaitan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kewenangan izin usaha pertambangan yang sebelumnya merupakan kewenangan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh BAPPEDA menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah provinsi agaknya sudah berlebihan membuat terjadinya tumpang tindih pelaksanaan usaha pertambangan mineral batuan di daerah kabupaten/kota dan tidak mendapat kejelasan. Maka dari itu perlu adannya pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Actions (login required)

View Item