ESTRYANA, Puja (2023) Pengalihan Saham Atas Harta Bersama dii Perseroan Terbatas Melalui Notaris (Studi Putusan Nomor 270 K/Pdt/2016). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Download (590kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Download (938kB)
	PDF (Bab1) BAB I-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 29 May 2024. Download (1MB)
	PDF (Bab1I) BAB II-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 29 May 2024. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 29 May 2024. Download (785kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (980kB)
	PDF (BabV) BAB V-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Download (587kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Pasca Puja Estryana-E2B019017-Tesis-2023.pdf.pdf Download (727kB)

Abstract

PASCA PUJA ESTRYANA, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Pengalihan Saham Atas Harta Bersama Di Perseroan Terbatas Melalui Notaris (Studi Putusan Nomor 270 K/Pdt/2016), Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Kartono S.H., M.H. dan anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro,S.H.,M.H. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh suami dan isteri. Menurut Undang�Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara implisit dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan dibagi kepada 2 jenis, yaitu: harta bersama dan harta bawaan. Mencermati konsep dalam korporasi, maka kepemilikan saham oleh suami isteri memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan. Masalah semakin mengemuka manakala salah satu pasangan melakukan jual beli saham perseroan terbatas tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan salah satu pasangan. Salah satu kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 270 K/Pdt/2016, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketentuan undang-undang perkawinan terkait penjualan harta bersama harus disetujui oleh pasangan suami isteri, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sama sekali tidak diatur terkait jual beli saham terhadap harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme peralihan saham yang merupakan harta bersama di perseroan terbatas dan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pengalihan saham yang merupakan harta bersama pada perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan Sumber data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dengan metode penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi. Analisis Data dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian tesis ini adalah mekanisme peralihan saham yang merupakan harta bersama di perseroan terbatas, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016, mekanisme penalihan saham pada perseroan berupa harta bersama seharusnya diawali dengan adanya penawaran terlebih dahulu selanjutnya dilakukan pengalihan saham dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta dibawah tangan didalam pengalihan tersebut diperlukan persetujan dari organ PT yakni RUPS sedangkan terkait dengan kepemilikan saham berupa harta bersama, menurut UU Perkawinan perlu adanya persetujuan dari pasangan dibuktikan dengan surat persetujuan dari suami atau istri yang bertindak dalam kepemilikan harta bersama berupa saham. Setelah terjadinya pengalihan saham maka direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak atas saham tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kewenangan Notaris dalam peralihan saham yang merupakan harta Bersama pada perseroan terbatas, Notaris wajib memeriksa dan mengecek syarat-syarat yang dipenuhi dalam hal kepemilikan saham berupa harta bersama Notaris mengecek dokumen-dokumen seperti bukti persetujuan dari pasangan suami atau isteri. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016, Notaris terbukti telah melanggar kewenangan dan kewajiban seorang notaris, yaitu tidak teliti dalam pengecekan mengenai syarat formil seperti tidak adanya bukti persetujuan dari pasangan suami isteri mengenai kepemilikan saham berupa harta bersama yang dibawa oleh penghadap sehingga akta peralihan saham tersebut cacat hukum dan dibatalkan oleh pengadilan, dengan demikian notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi. Kata Kunci : Notaris , Saham , Harta Bersama Perkawinan, Perseroan Terbatas

Actions (login required)

View Item