RAHMAWATI, Linda (2023) Perlindungan Hukum Pekerja Atas Pemenuhan Hak Upah Di Kantor Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil Kota Jakarta Barat. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Download (542kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (985kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Download (690kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (882kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (851kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Download (574kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Download (671kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Linda Rahmawati-E2A021006-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Hubungan hukum antara Pejabat Umum Non PNS dan pekerjanya merupakan hubungan ketenagakerjaan. Kantor Pejabat Umum Non PNS termasuk dalam kategori perusahaan yang bersifat perseorangan. Kedudukan Pejabat Umum Non PNS sebagai pengusaha/pemberi kerja dan pekerjanya sebagai penerima kerja. Maka dari itu baik Pejabat Umum non PNS maupun pekerjanya termasuk dalam subjek yang diawasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan, namun di Kota Jakarta Barat diketahui belum dilakukan pengawasan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pemenuhan hak upah di Kantor Pejabat Umum non PNS di Kota Jakarta Barat dan untuk menganalisis pemenuhan hak upah bagi pekerja di kantor Pejabat Umum Non PNS di Kota Jakarta Barat telah memberikan perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik purposive sampling dengan wawancara terhadap 24 (dua puluh empat) pekerja Kantor Pejabat Umum Non PNS di Kota Jakarta Barat dan wawancara dengan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigarasi dan Energi Kota Jakarta Barat. Analisis data yang digunakan adalah content analysis suatu teknik penelitian yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak upah bagi pekerja di Kantor Pejabat Umum di Kota Jakarta Barat belum terpenuhi. Berdasarkan data hasil wawancara terdapat pekerja Pejabat Umum Non PNS yang memperoleh upah di bawah Upah Minimum Derah Khusus Ibukota Jakarta, Pejabat Umum Non PNS tidak menetapkan struktur dan skala upah bagi pekerja, padahal berdasarkan data hasil wawancara diketahui masa kerja dari pekerja yang diambil sampel pada kisaran 2-20 tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pengusaha wajib menetapkan stuktur dan skala upah. Upah kerja lembur dibayarkan dengan hitungan perhari, padahal upah kerja lembur dihitung per jam. Sebagian pekerja yang diambil sampel tersebut, tidak meperoleh upah tidak masuk kerja yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Mengenai perlindungan hukum baik perlindungan preventif maupun represif bagi pekerja di Kantor Pejabat Umum Non PNS belum dilaksanan. Hal tersebut dapat ditinjau dari belum dilaksanakannya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas kepada Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil di Kota Jakarta Barat yang melakukan pelanggaran pengupahan terhadap pekerjanya.

Actions (login required)

View Item