AKMALIA, Iftita (2023) Penerapan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal dan Pasal 19 Huruf D tentang Praktek Diskriminasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perkara Jasa Angkutan Sewa Khusus (Studi Terhadap Putusan KPPU NO. 13/KPPU-I/2019 dan Putusan MA No.485/Pdt.Sus-KPPU/ 2021). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Download (71kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Download (57kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 June 2024. Download (248kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 June 2024. Download (338kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 June 2024. Download (84kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Download (124kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Download (192kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Iftita Akmalia-E2A021057-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk menganalisa penerapan Pasal 14 Undang-undang No.5 Tahun 1999 terhadap integrasi vertikal dalam perkara jasa angkutan sewa khusus dalam Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019 dan Putusan MA No. 485/Pdt.Sus-KPPU/ 2021. Kedua, menganalisa penerapan Pasal 19 huruf d Undang-undaung No.5 Tahun 1999 terhadap praktek diskriminasi dalam perkara jasa angkutan sewa khusus dalam putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019 dan putusan MA No. 485/Pdt.Sus-KPPU/ 2021. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sementara bahan hukum dianalisis dengan metode normative kualitatif. Diperoleh hasil hasil bahwa Penerapan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal dalam Putusan KPPU No.13/KPPU/I/2019, adanya kekeliruan Majelis Komisi dalam menerjemahkan “unsur rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung”, yang menilai teknologi aplikasi Grab adalah satu rangkaian produksi dengan persewaan kendaraan bermotor TPI, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta Peraturan KPPU No.5 Tahun 2010. Sedangkan Penerapan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal dalam Putusan PN Jakarta Selatan No.468/Pdt.P /2020/PN Jkt Sel Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan unsur tidak hanya sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No.5 Tahun 1999 namun juga telah sesuai dengan penjelasan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal. Putusan PN Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh putusan MA No:485/K/Pdt.G/KPPU/2021. Penerapan Pasal 19 huruf d tentang Praktek Diskriminasi dalam Putusan KPPU No.13/KPPU/I/2019 Majleis Komisi hanya menilai adanya pemenuhan unsur praktek diskriminasi tanpa mempertimbangkan adanya alasan ekonomi dan bisnis yang dapat diterima. Sedangkan penerapan Pasal 19 huruf d pada Putusan PN Jakarta Selatan No.468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan tentang pemenuhan unsur saja namun juga mempertimbangkan adanya alasan ekonomi dan bisnis yang diperbolehkan, sesuai dengan Peraturan KPPU No.3 Tahun 2011. Putusan PN Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Putusan MA Nomor 485/K/Pdt.G/KPPU/2021.

Actions (login required)

View Item