SANDY, Linn Sofarina (2023) Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelaksanaan Jual Beli Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Yuridis Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.pdf Download (86kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (728kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.pdf Download (62kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 June 2024. Download (177kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 June 2024. Download (286kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.docx.pdf Restricted to Repository staff only until 5 June 2024. Download (77kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.pdf Download (61kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Linn Sofarina Sandy-E1A019062-Skripsi-2023.pdf Download (228kB)

Abstract

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada bagian Diktum Kedua Angka 17 mewajibkan setiap pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut dilengkapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Satuan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada tahun 2022 terdapat sekitar 14% dari jumlah penduduk Indonesia yang belum terdaftar kepesertaan JKN dan terancam tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah karena jual beli. Hal tersebut yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini guna mencari tahu potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) khususnya mengenai hak diskriminasi dan hak kebebasan pribadi serta mengetahui kendala yang timbul akibat diberlakukannya kebijakan wajib kepesertaan JKN dalam pelaksanaan jual beli tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban kepesertaan JKN dalam pelaksanaan jual beli tanah melanggar prinsip non diskriminasi dan hak kebebasan pribadi. Kebijakan tersebut juga menimbulkan beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat bukan peserta JKN diantaranya mengakibatkan proses birokrasi yang semakin panjang dalam praktek jual beli tanah, keterbatasan pada akses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan tambahan biaya pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Actions (login required)

View Item