AZKIA, Tatu (2023) Perbandingan Pengaturan Diversi di Indonesia dan Australia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Download (193kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Download (248kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 12 June 2024. Download (717kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 12 June 2024. Download (654kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 12 June 2024. Download (482kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Download (249kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Download (362kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Tatu Azkia-E1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)

Abstract

Indonesia dan Australia merupakan Negara yang menerapkan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun demikian di antara keduanya memiliki persamaan dan perbedaan mengenai ketentuan Diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan perbandingan Diversi dalam hukum pidana positif di Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan metode kepustakaan, dan diolah menggunakan metode reduksi, display data, dan klasifikasi data yang disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Diversi di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, PP No. 65 Tahun 2015, PERMA No. 4 Tahun 2014, PERJA-006 Tahun 2015, sedangkan pengaturan Diversi di Australia tidak diatur di tingkat nasional melainkan diatur oleh masing-masing Negara bagian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan Diversi di Indonesia dan Australia (New South Wales). Persamaannya adalah bahwa Diversi diterapkan pada tingkat penyidikan, dan dilaksanakan atas persetujuan Anak dengan melibatkan orang tua/Wali Anak, serta dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun perbedaannya adalah Diversi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan syarat Anak bukan residivis dan dapat dilaksanakan pada setiap tingkat sistem peradilan pidana, sedangkan Diversi di Australia hanya dilaksanakan pada tingkat penyidikan dengan bentuk pemberian teguran, peringatan, dan penyelenggaraan konferensi keadilan Anak.

Actions (login required)

View Item