SASHIA, Annisa Nur Adhe (2023) Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Download (539kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Download (515kB)
	PDF (BabI) BAB I-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (789kB)
	PDF (BabII) BAB II-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (835kB)
	PDF (BabIII) BAB III-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (851kB)
	PDF (BabV) BAB V-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Download (517kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ANNISA NUR ADHE SASHIA-E1A019219-SKRIPSI-2023.pdf Download (735kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak sah sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada. Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon karena adanya pemalsuan identitas istri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian berupa perspektif analisis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menurut peneliti, Majelis Hakim kurang tepat dalam menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena kedua pasal tersebut mengatur tentang poligami, sementara perkara ini membahas tentang perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih terikat perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti pertimbangan hukum Hakim akan lebih tepat jika menggunakan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertimbangan hukum Hakim juga dapat dilengkapi dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Secara normatif pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, status anak, harta bersama dan pihak ketiga. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah putusnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan Buku Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Kemudian dikarenakan Pemohon dan Termohon baru menjalankan perkawinan selama satu bulan sehingga tidak terdapat akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak, harta bersama dan pihak ketiga dalam perkara ini.

Actions (login required)

View Item