WIJAYA, Tatang Sukma (2023) Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita melalui Belanja Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2004 - 2020. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. COVER-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) 2. LEGALITAS-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only Download (997kB)
	PDF (Abstrak) 3. ABSTRAK-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) 4. BAB 1-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only until 19 June 2024. Download (1MB)
	PDF (BabII) 5. BAB 2-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only until 19 June 2024. Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6. BAB 3-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only until 19 June 2024. Download (1MB)
	PDF (BabIV) 7. BAB 4-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8. BAB 5-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) 10. LAMPIRAN-SKRIPSI - C1A019041-Tatang Sukma Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Dalam dua dekade, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Fenomena yang timbul dari penerapan kebijakan ini adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat yang tinggi, sehingga mengakibatkan suatu daerah menjadi kurang mandiri dari sisi penerimaan, di mana tercermin dari rendahnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya dana perimbangan. Kabupaten Kuningan terindikasi menjadi salah satu daerah yang kurang mandiri dari sisi penerimaan, sehingga penelitian pun dilakukan dengan judul “Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita melalui Belanja Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2004 – 2020”, yang bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah dan pengaruh antar variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, belanja operasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu 2004 – 2020. Adapun penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Kabupaten Kuningan termasuk pada kategori “Sangat Kurang” dengan nilai 8,31 persen, yang menandakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong rendah atau “Kurang Mandiri”. Selain itu melalui Regresi Linier Berganda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap belanja modal, namun positif terhadap belanja operasi, sedangkan dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal dan operasi Kabupaten Kuningan. Adapun lebih lanjut, belanja modal tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Kuningan, sedangkan belanja operasi berpengaruh signifikan dan positif. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, Kabupaten Kuningan harus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten melalui pengoptimalan berbagai sektor daerah, agar dapat menjadi daerah yang mandiri dari sisi penerimaan. Adapun lebih spesifik, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun, melihat proporsi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Di samping itu dalam penggunaan pendapatan daerah, Kabupaten Kuningan harus mengalokasikan secara efektif dan efisien dalam belanja modal untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah dan produktivitas masyarakat, sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

Actions (login required)

View Item