RAHMAN, Sundari (2023) Permohonan Izin Pencatatan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Download (361kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (745kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Download (196kB)
	PDF (BabI) BAB I-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 26 June 2024. Download (480kB)
	PDF (BabII) BAB II-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 26 June 2024. Download (784kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 26 June 2024. Download (316kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	PDF (BabV) BAB V-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Download (193kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Download (422kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Sundari Rahman-E1A019202-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan menuliskan peristiwa hukum berupa perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat, bagi yang beragama Islam akan dicatatkan di KUA Kecamatan wilayah yang bersangkutan dan bagi yang beragama bukan Islam akan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan beda agama akan dicatatkan di Kantor Disdukcapil, dengan cara mengajukan permohonan. Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak adalah mengenai permohonan pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pemohon yang berbeda agama secara gereja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan jurnal-jurnal ilmiah. Metode analisis bahan hukum adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pada Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk mendasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut peneliti pertimbangan hukum hakim dapat dilengkapi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci : permohonan, pencatatan, perkawinan

Actions (login required)

View Item