ARYANI, Sukma Dwi (2023) Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Download (49kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Download (62kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2024. Download (111kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2024. Download (245kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2024. Download (93kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Download (65kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Sukma Dwi Aryani-F1D019001-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB)

Abstract

Indonesia menempati urutan ke-3 (tiga) sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Hal tersebut menjadi permasalahan yang harus ditangani karena memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan seperti timbulnya penyakit impotensi, serangan jantung, kanker leher rahim, dan penyakit yang berkaitan dengan paru-paru seperti Tuberkulosis, Pneumonia serta penyakit lainnya. Pemerintah membuat kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mengamanatkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengimplementasikan kebijakan KTR sebagai upaya pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan amanat tersebut, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda KTR kota Bogor telah diimplementasikan dan telah direvisi pada tahun 2018 namun harapan atas menurunnya jumlah penyakit akibat rokok tidak signifikan dan justru Perda KTR Kota Bogor mendapatkan gugatan. Terdapat konteks keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan KTR. Aktor implementasi dalam Perda KTR telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya namun belum maksimal. Perbedaan kepentingan dalam interaksi aktor menggambarkan politik implementasi yang menyebabkan kurang maksimalnya implementasi kebijakan KTR.

Actions (login required)

View Item