KAMANDOKO, Baskoro Aryo (2023) Kedudukan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers dalam Sengketa Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Studi Kasus tentang Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.sus/2020/Pn.Ktb). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Download (358kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Download (387kB)
	PDF (BabI) BAB I-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2024. Download (454kB)
	PDF (BabII) BAB II-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2024. Download (478kB)
	PDF (BabIII) BAB III-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2024. Download (382kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (525kB)
	PDF (BabV) BAB V-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Download (377kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-BASKORO ARYO KAMANDOKO-E1A017376-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)

Abstract

Kedudukan pers selain sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah, dapat pula menjadi kontrol sosial, mentransfer nilai-nilai sosial budaya di masyarakat. Pers memiliki peran dalam negara demokrasi, bahkan pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu ciri menonjol negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk berekspresi yang diwujudkan dalam bentuk menyampaikan gagasan melalui pers. Pada praktiknya, seringkali ditemukan kasus mengenai pemberitaan pers yang lazim dikenal dengan sengketa pers, salah satu contohnya yaitu kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.sus/2020/Pn.Ktb yang terjadi pada seorang wartawan bernama Diananta Putra Sumedi yang dijatuhi hukuman pidana penjara 3 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Kotabaru karena mengunggah berita yang dinyatakan telah menyinggung persoalan SARA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pernyataan Penilaian Rekomendasi dari Dewan Pers menurut Undang-Undang 40 Tahun 1999 serta menganalisis ketepatan penjatuhan hukuman pidana terhadap sengketa pers dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.sus/2020/Pn.Ktb. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasar pada inventarisasi studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pers bersifat final dan mengikat secara etik. Ruang lingkup Dewan Pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers terbatas terhadap suatu pelanggaran kode etik jurnalis akan sengketa pers, bukan terhadap suatu kasus perkara pidana. Kemudian, penjatuhan hukuman pidana kasus yang diteliti dirasa kurang tepat. Kasus tersebut seharusnya tetap menjadi sengketa pers yakni pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, yang telah selesai ketika terbitnya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers, dan telah terlaksananya seluruh prosedur rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pers tersebut. Dalam segi hukum pidana pun, delik yang dituntut kepada Wartawan Diananta tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang dituntutkan oleh JPU.

Actions (login required)

View Item