WULANDARI, Yunita Putri (2023) Kepatuhan Indonesia terhadap UNFCCC: Studi Kasus Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Tengah Tahun 2012-2021. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Download (125kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Download (106kB)
	PDF (BabI) BAB I-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2024. Download (225kB)
	PDF (BabII) BAB II-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2024. Download (233kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Download (97kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Download (214kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Yunita Putri Wulandari-F1F019058-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tingginya tingkat deforestasi di negara-negara dunia, termasuk Indonesia telah menjadi salah satu pemicu dari terjadinya krisis perubahan iklim. Setelah munculnya komitmen dunia internasional dalam menangani deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+, Indonesia sebagai negara pihak UNFCCC berkewajiban untuk turut serta dalam berkontribusi terhadap penanganan deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme REDD+. Untuk mendukung perwujudan kewajiban tersebut, Indonesia memperoleh dukungan dan bantuan pendanaan dari lembaga multilateral dan mitra bilateral dalam pelaksanaan kegiatan REDD+. Di bawah dukungan tersebut, pemerintah Indonesia menunjuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan REDD+ Indonesia pada Desember 2010. Namun, disamping pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di Kalimantan Tengah, penerbitan kebijakan moratorium yang juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam penanganan deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme REDD+ di bawah dukungan dan bantuan pendanaan dari lembaga multilateral dan mitra bilateral diketahui belum dapat berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai dampak dari kebijakan ekonomi yang korup pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia mematuhi prinsip REDD+ Safeguards dalam pelaksanaan komitmennya terhadap penanganan deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme REDD+. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan kerangka pemikiran Teori Kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell, penelitian menunjukan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap REDD+ Safeguards termasuk ke dalam tingkat treaty-induced compliance, karena Indonesia telah berupaya untuk melaksanakan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip REDD+ Safeguards yang ditandai dengan diadopsinya prinsip REDD+ Safeguards ke dalam hukum nasional dan subnasional, adanya perubahan perilaku Indonesia yang muncul setelah diadopsinya prinsip REDD+ Safeguards, dan adanya perbaikan kualitas lingkungan sebagai dampak dari diadopsinya prinsip REDD+ Safeguards.

Actions (login required)

View Item