ABIYYU, Muhammad Kamil (2023) Marriage Annulment Due to Husband still Bounding in Marriage (Study Decisions of Cibinong Religious Court Number : 5235/Pdt.G/PA.Cbn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-SKRIPSI-2023.pdf Download (68kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf Download (63kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 31 July 2024. Download (258kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 31 July 2024. Download (248kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 31 July 2024. Download (90kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf Download (65kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf Download (60kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Muhammad Kamil Abiyyu-E1B019003-Skripsi-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan karena suami masih terikat perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 5235/Pdt.G/PA.Cbn dan akibat hukum yang timbul dari permbatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pada Perkara Nomor 5235/Pdt.G/2022/ PA.Cbn mendasarkan pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim yang mendasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kurang tepat karena pencatatan perkawinan sudah didasarkan pada Akta Cerai Tergugat. Menurut Peneliti, hakim dapat menambahkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 23 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah putusnya hubungan hukum sebagai suami-istri antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan dianggap tidak pernah ada sehingga status dari keduanya kembali seperti semula. Tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak karena tidak ada anak yang lahir dari perkawinan ini. Pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Pembagian harta bersama juga dilakukan sesuai ketentuan hukum islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya, yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Actions (login required)

View Item