HAKIM, Annisa Nurul (2023) Respon Warganet terhadap Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Komentar YouTube pada Program Mata Najwa). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Download (322kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Download (432kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2024. Download (441kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2024. Download (459kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2024. Download (559kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Download (298kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Download (445kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Annisa Nurul Hakim-F1A019048-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)

Abstract

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan proses asesmen atau screening yang wajib dilakukan pegawai KPK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). TWK KPK dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan meliputi: materi TWK melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan diskriminatif, penilaian tidak transparan, hingga pimpinan KPK menonaktifkan 75 pegawai KPK yang gagal TWK. Mata Najwa sebagai salah satu media mengangkat isu TWK KPK dengan tema “KPK Riwayatmu Kini” menjadi topik pembahasan. Narasumber-narasumber yang diundang untuk berdiskusi dengan tema “KPK Riwayatmu Kini”, meliputi: Novel Baswedan (Mantan Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK), Sujanarko (Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja), Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera), Masinton Pasaribu (Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P), 20 pegawai KPK yang dinonaktifkan, dan Nurul Ghufron (Komisioner Wakil Pimpinan KPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan respon warganet terhadap TWK KPK yang dihimpun dari kolom komentar YouTube Narasi Newsroom. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik analisis isi. Sampel yang diambil sebesar 213 dari total keseluruhan populasi dengan teknik pengambilan sampel yaitu, simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan respon warganet terhadap TWK KPK cenderung kontra sebesar 180 komentar dengan presentase 84,5%. Kecenderungan respon kontra mengindikasikan TWK KPK memang bermasalah, sehingga ditentang oleh sebagian besar warganet. Dari 84,5% respon kontra, sebanyak 41,5% menganggap TWK sebagai alat penyingkiran pegawai KPK tertentu. Warganet menganggap TWK sebagai dalih yang dijadikan alat atau senjata untuk menyingkirkan pegawai KPK yang jujur, berani, dan cerdas. Teori Neofungsionalisme memandang masyarakat tidak selamanya bersifat harmoni, stabil, dan terintegrasi. Apabila dikaitkan dengan TWK KPK, TWK yang sebelumnya diterima baik masyarakat yang memiliki tujuan kedepannya bangsa ini semakin terintegrasi, ternyata ketika diterapkan di KPK mengalami penolakan serta pertentangan. Dominasi penolakan terhadap TWK KPK wajar terjadi karena masyarakat tidak selalu bersifat harmoni. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat, maka berpotensi menimbulkan pertentangan, seperti halnya TWK KPK yang menonaktifkan 75 pegawai KPK.

Actions (login required)

View Item