FAIDZIN, Akhsan (2023) Politik Implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Kabupaten Bogor. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf Download (70kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (787kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf.pdf Download (35kB)
	PDF (BabI) BAB I-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2024. Download (42kB)
	PDF (BabII) BAB II-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2024. Download (196kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2024. Download (64kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	PDF (BabV) BAB V-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf Download (34kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Akhsan Faidzin-F1D019019-Skripsi-2023.pdf Download (34kB)

Abstract

Tulisan ini akan menjelaskan tentang bagaimana politik implementasi yang terjadi pada peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi permasalahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bogor pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam kebijakan ini. Aktor-aktor yang terlibat adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan masyarakat terdampak. Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam kebijakan ini belum bisa melakukan penjangkauan dan memberikan pengaruh kepada aktor-aktor lain di bawahnya untuk bisa melaksanakan tugas dengan maksimal yang menyebabkan adanya kesalahan pendataan penerima bantuan dan penyaluran kepada masyarakat. Hal tersebut berakibat pada bantuan yang disalurkan menjadi tidak tepat sasaran. Terjadi interaksi yang kurang maksimal ditandai dengan kurang maksimalnya aktor utama pelaksana kebijakan dalam memengaruhi dan menjangkau aktor lainnya dan juga terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah menggambarkan adanya sebuah proses politik dalam suatu implementasi kebijakan. Bupati sebagai penanggungjawab Perbup ini juga tidak mengambil langkah politik (political will) untuk menuntaskan masalah interaksi antar aktor

Actions (login required)

View Item