ANTA, Pramesti Tri Septi (2023) Perlindungan Hukum dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Freeport Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Download (400kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (706kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Download (466kB)
	PDF (BabI) BAB I-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2024. Download (545kB)
	PDF (BabII) BAB II-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2024. Download (638kB)
	PDF (BabIII) BAB III-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2024. Download (432kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (656kB)
	PDF (BabV) BAB V-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Download (426kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-PRAMESTI TRI SEPTI ANTA-E1A019073-SKRIPSI-2023.pdf Download (439kB)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja oleh karyawan di sebuah perusahaan sering kali terjadi, khususnya PHK di PT. Freeport Indonesia. Seringkali perlindungan hukum dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja tidak terlaksana dengan baik. Permasalah yang sering terjadi pihak pengusaha tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pemutusan hubungan kerja kepada pihak pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi kepustakaan. Penelitian ini diuraikan dengan menggunakan teks naratif yang dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian PHK di PT. Freeport Indonesia perlu melalui tahapan perundingan bipartit terlebih dahulu sebelum adanya mediasi. Setelah dilakukan perundingan bipartit maka dianjurkan melakukan mediasi. Mediasi menghasilkan 2 hasil yaitu sepakat dan tidak sepakat. Apabila sepakat dibuat perjanjian bersama. Apabila tidak sepakat maka mediator membuat anjuran mediator yang bisa disetujui maupun tidak disetujui oleh masing-masing pihak. Apabila setuju maka dibuat perjanjian bersama. Apabila tidak disetujui maka mediator menyerahkan kepada para pihak untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya. Perlindungan hukum bagi para pihak didasarkan pada indikator secara prosedural/mekanisme dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004. Indikator secara substansi didasarkan pada Pasal 158 ayat 2 dan Pasal 155 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003, dengan memberikan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban yang dirugikan oleh pekerja.

Actions (login required)

View Item