ALJABAR, Senna Ibrahim (2023) Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Kepala Kantor Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang Terbit Ganda. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Download (65kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (842kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Download (239kB)
	PDF (BabI) BAB-I-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 30 August 2024. Download (369kB)
	PDF (BabII) BAB-II-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 30 August 2024. Download (420kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 30 August 2024. Download (291kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	PDF (BabV) BAB-V-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Download (216kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SENNA IBRAHIM AL JABAR-E2B019015-TESIS-2023.pdf Download (284kB)

Abstract

Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru. Faktanya ditemukan sertifikat yang terbit ganda dan masing-masing mempunyai bukti yang sah sebagai kepemilikan atas tanah, salah satu kasus pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SRG yang selanjutnya dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PDT/2016/PT.BTN dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 170 K/Pdt/2017, Sertifkat yang terbit sah dan telah melalui prosedur pendaftaran yang telah terbit secara sah namun pada prosesnya diblokir oleh para tergugat karena tumpeng tindih, didasarkan pada bukti sertifikat-sertifikat yang ditunjukan pada pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum kepala kantor pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang terbit ganda dan melakukan analisis secara yuridis terhadap sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber data sekunder sumber berupa hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi, data dianalisis secara normatif kualitatif. Diperoleh hasil penelitian bahwa sertipikat hak atas tanah hak milik No. 326 Tahun 2012 yang dinyatakan cacat yuridis sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 170/K/Pdt/2017. Pada akta Jual beli yang dijadikan dasar peralihan hak ditemukan fakta bahwa surat keterangan riwayat tanah dan berita acara kesaksian kepemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh mantan Kepala Desa Gembor Udik dan sudah tidak menjabat sebagai kepala desa Gembor Udik, sehingga tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menanda tangani surat-surat sebagai alas hak peralihan hak atas tanah. Terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata dari Kepala Kantor Pertanahan yaitu ketidak hati-hatianya untuk memeriksa alas hak yang digunakan sebagai peralihan hak tersebut dengan tidak melakukan pengukuran atau penelitian batas-batas tanah sebagaimana Pasal 17 PP No. 24 tahun 1997 tentang pedaftaran hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item