MA'SUM, Hilmi (2023) Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Penggelapan Dokumen. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Download (89kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Download (69kB)
	PDF (BabI) BAB-I- Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2024. Download (238kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2024. Download (187kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2024. Download (78kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Download (66kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Hilmi Ma'sum-E2B019010-Tesis-2023.pdf Download (71kB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta otentik dan memberikan jaminan keabsahan hukum terhadap dokumen-dokumen yang dibuatnya. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris juga memiliki tanggungjawab dalam melakukan tugas profesionalnya dengan mempunyai integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral melandasi pelaksanaan tugas tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Perimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai sopan santun, dan agama yang berlaku. Tidak penting bahwa seseorang hanya memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tetapi notaris baru mempunyai arti apabila disamping mempunyai kemampuan profesional adalah seorang yang bermoral. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Penggelapan Dokumen dan Putusan Nomor 2015/Pid/B/2010/PN.JKT.PST. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1). Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Penggelapan dokumen merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dimana Notaris wajib bertanggungjawab atas perbuatan sebagai Pejabat dengan dikenakan sanksi Pidana penjara, meskipun dalam UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. (2) Akibat Hukum Putusan Nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT. PST bagi notaris yang melakukan penggelapan dokumen. Maka hal tersebut Notaris akan diancam dengan sanski pidana penjara serta pemeberhentian dengan tidak hormat yang diatur dalam UUJN Selain sanksi pidana, notaris yang melakukan penggelapan dokumen juga akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan reputasinya sebagai pejabat publik. Hal ini dapat berdampak negatif pada karir dan praktik notaris tersebut, karena masyarakat cenderung akan menghindari menggunakan jasa notaris yang tidak dapat dipercaya. Untuk mencegah terjadinya penggelapan dokumen, notaris harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan kehati-hatian yang tinggi. Mereka harus memastikan bahwa dokumen yang mereka tangani disimpan dengan aman dan diarsip dengan benar. Secara keseluruhan, notaris memiliki tugas untuk menegakkan integritas sistem hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam dokumen yang ditanganinya. Penggelapan dokumen merusak kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Actions (login required)

View Item