PAMUNGKAS, Guntur Tri (2023) Pembatalan Perkawinan karena Adanya Paksaan dan Ancaman (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Muaradua Nomor: 108/Pdt.G/2023/PA.Mrd). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Guntur Tri Pamungkas-E1A019336-Skripsi-2023.pdf Download (175kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Guntur Tri Pamungkas-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Guntur Tri Pamungkas-Skripsi-2023.pdf Download (183kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Guntur Tri Pamungkas-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 7 September 2024. Download (512kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Guntur Tri Pamungkas-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 7 September 2024. Download (662kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Guntur Tri Pamungkas-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 7 September 2024. Download (194kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Guntur Tri Pamungkas-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Guntur Tri Pamungkas-Skripsi-2023.pdf Download (282kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Guntur Tri Pamungkas-Skripsi-2023.pdf Download (305kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman, sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Muaradua dalam Putusan Nomor: 108/Pdt.G/2023/PA.Mrd. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Muaradua Nomor: 108/Pdt.G/2023/PA.Mrd dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman mendasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas dasar paksaan dan ancaman yang melanggar hukum dari Termohon kepada Pemohon serta ayah kandung Pemohon sehingga perkawinan dibatalkan, hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu karena perkawinan dilaksanakan atas dasar paksaan, maka perkawinan tersebut melanggar syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu hanya berakibat terhadap para pihak (suami-istri) saja, yaitu mereka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan, sehingga status mereka kembali seperti semula layaknya sebelum mereka melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item