SEPTIAN, Luthfi Bagja (2023) Peran Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Banjar). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Download (725kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (940kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Download (715kB)
	PDF (BabI) BAB I-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 8 September 2024. Download (823kB)
	PDF (BabII) BAB II-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 8 September 2024. Download (845kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 8 September 2024. Download (746kB)
	PDF (BabIV) BAB IV- Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (936kB)
	PDF (BabV) BAB V-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Download (718kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-SKRIPSI-2023.pdf Download (732kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Luthfi Bagja Septian-E1A019179-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (866kB)

Abstract

Proses penegakkan hukum pidana saat ini telah mengenal penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan restorative justice yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula agar terciptanya suatu keseimbangan perlindungan, sehingga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun lebih mengarah kepada upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kejaksaan Negeri Kota Banjar sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerapkan restorative justice tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui restorative justice terhadap tindak pidana penggelapan serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam menerapkan restorative justice tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan reduksi data, penyajian data dan kategorisasi data serta dianalisis dengan teknik Content Analisys Methode. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Banjar berperan sebagai fasilitator yang mana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Merujuk pada peran tersebut dinilai masih belum maksimal dengan ditemukannya hambatan-hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar baik itu hambatan internal, eksternal maupun faktor penghambat lainnya. Hambatan-hambatan tersebut harus segera dibenahi agar penerapan restorative justice yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar dapat berjalan maksimal.

Actions (login required)

View Item