MULYANI, Nakia Ayu (2023) Analisis Yuridis Perseroan Perorangan sebagai Entitas Hukum Baru Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Download (96kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Download (252kB)
	PDF (BabI) BAB I-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	PDF (BabII) BAB II-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	PDF (BabV) BAB V-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Download (230kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nakia Ayu Mulyani-E1A019102-Skripsi-2023.pdf Download (269kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka peluang bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mendirikan usaha dalam bentuk perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang yang disebut Perseroan Perorangan. Eksistensi perseroan perorangan menimbulkan ketimpangan mengingat perseroan sebagai badan hukum memiliki prinsip dan syarat yang perlu dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeahui bagaimana kedudukan Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas ditinjau dari prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan perseroan perorangan tidak dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas yang telah dikenal pada umumnya. Perseroan perorangan diakui sebagai badan hukum karena pengakuan undang-undang, namun secara substansial tidak otomatis memenuhi syarat badan hukum. Hal ini dikarenakan personalitas tunggal dimana Direktur, RUPS, dan pemegang saham dipegang oleh 1 (satu) orang saja. Konsekuensinya yaitu sulit menentukan tolok ukur yang memisahkan antara pribadi pemegang saham dengan perseroan perorangan sehingga tanggung jawab terbatas menjadi kabur dan beresiko merugikan pihak lain. Ini mereduksi doktrin separate entity yang berimplikasi resiko terjadinya fraud menjadi lebih besar.

Actions (login required)

View Item