FIRDA, Inez Annisa (2023) Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Berhak dan Tidak Sepakat terhadap Penetapan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Psb). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Inez Annisa Firda-E1A019158-Skripsi-2023.pdf Download (958kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Inez Annisa Firda-E1A019158-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Inez Annisa Firda-Skripsi-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB-I-Inez Annisa Firda-E1A019158-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 18 September 2024. Download (5MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Inez Annisa Firda-E1A019158-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 18 September 2024. Download (7MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Inez Annisa Firda-E1A019158-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 18 September 2024. Download (2MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Inez Annisa Firda-E1A019158-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Inez Annisa Firda-E1A019158-Skripsi-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Inez Annisa Firda-E1A019158-Skripsi-2023.pdf Download (1MB)

Abstract

Proses penentuan ganti kerugian pengadaan tanah seringkali menjadi hal yang rumit salah satu persoalan yang terjadi mengenai harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai pasar harga tanah atau adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah sehingga tidak tercapai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dan tidak sepakat terhadap penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (2) menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/Pn Psb. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approaches). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dan tidak sepakat terhadap penetapan ganti kerugian dapat mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sementara dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian adalah bahwa harga ganti kerugian tanah yang ditetapkan oleh Para Termohon Keberatan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai masih jauh dari harga pasar pada obyek pengadaan tanah sehingga, belum memberikan keadilan yang mensejahterakan bagi Pemohon, karenanya layak dan patut harga ganti kerugian tanah tersebut dinaikkan.

Actions (login required)

View Item