KUSWORO, Dhiya Nabila (2023) Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Alih Daya Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pgp). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER SKRIPSI-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Download (209kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (912kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Download (387kB)
	PDF (BabI) BAB-I-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 20 September 2024. Download (480kB)
	PDF (BabII) BAB-II-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 20 September 2024. Download (626kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 20 September 2024. Download (390kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	PDF (BabV) BAB-V-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Download (380kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DHIYA NABILA KUSWORO-E1A018137-SKRIPSI-2022.pdf Download (350kB)

Abstract

Perselisihan antar para pihak alih daya sering kali terjadi akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban antar para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya serta implikasi peralihan PKWT menjadi PKWTT pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pgp. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang – undangan. Data diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya telah menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya. Peralihan PKWT menjadi PKWTT melahirkan implikasi terhadap pihak – pihak yang terkait. Bagi pekerja implikasi nya yaitu batal demi hukum maka PKWT menjadi PKWTT. Sedangkan bagi pengusaha, implikasi nya pengusaha harus membayarkan hak – hak normatif pekerja alih daya sesuai dengan Pasal 81 angka 44 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Actions (login required)

View Item