ASSANI, Alldila Hoirul (2023) Penerapan Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Download (333kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (719kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Download (596kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 29 September 2024. Download (3MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 29 September 2024. Download (9MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 29 September 2024. Download (3MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (21MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Download (2MB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Alldila Hoirul Assani-F1B019003-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Penerapan Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk dapat menyediakan RTH sebanyak 30 persen terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat. Penyediaan RTH menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Banyumas pada Kawasan Perkotaan Purwokerto. Namun, pemenuhan RTH masih dinilai kurang persentase RTH tahun 2022 sebesar 10,26 persen dan masih kurang 9,74 persen. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan pada tata kelola dalam merencanakan, mengelola, dan membiayai RTH. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian RDTRK Purwokerto yang tertuang dalam regulasi RDTRK Nomor 6 Tahun 2019-2039 terhadap regulasi pemerintah pusat yang mana luasan RTH lebih kecil dibandingkan dengan pedoman terbaru dan minimnya keterlibatan pemerintah dengan pihak lain sehingga kesulitan dalam menyediakan RTH. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait masalah tersebut, dilihat dari konsep good urban governance dalam pembangunan RTH di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Penelitian ini menggunakan model Good Urban Governance yang dikemukakan oleh UNHCS atau disebut UN-Habitat (2004) yang mengukur penerapan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu keberlanjutan, subsidiaritas, keterlibatan, akuntabilitas dan transparansi, efisiensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik theoritical sampling pengambilan secara purposive sampling (key informan) dan snowball sampling untuk pemilihan informan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan divalidasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good urban governance dalam pembangunan RTH yang diukur dari prinsip-prinsip belum dapat diterapkan dengan baik yaitu pada prinsip keberlanjutan, keterlibatan dan akuntabilitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan krusial yaitu ketidaksesuaian pedoman, tidak ada CSR yang terlibat, minimnya ketersediaan lahan, anggaran yang sedikit, serta political will Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah membuat Pemerintah Daerah masih kesulitan dan belum mampu menyediakan RTH Publik dengan baik untuk memenuhi 20 persen RTH Publik . Sementara itu, RTH Privat juga terjadi kegagalan yakni tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah kepada pihak developer, sehingga masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh developer terselubung dan perumahan. Dari hasil penelitian tersebut, pemerintah diharapkan bisa memperbaiki dan mengatasi permasalahan yaitu menyesuaikan pedoman dan menjalin kerjasama dengan developer untuk bersama-sama meningkatkan RTH Privat sebagai bentuk strategi guna menutupi kekurangan RTH Publik dalam mewujudkan pemenuhan RTH di Kawasan Perkotaan Purwokerto.

Actions (login required)

View Item