YUDHA, Satya Sandi (2023) Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mdn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Download (29kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Download (62kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 2 October 2024. Download (327kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 2 October 2024. Download (328kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 2 October 2024. Download (79kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Download (77kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Download (136kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Satya Sandi Yudha-E1A019251-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (930kB)

Abstract

Korupsi terdiri dari perbuatan seseorang atau koorporasi yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara Tindak Pidana Korupsi Hakim memerlukan alat bukti yang cukup agar putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan kepastian dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mdn. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian tipe preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR) dan dakwaan subsidair (Pasal 3 UU TIPIKOR) Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum, dilihat dari aspek yuridis, salah satu unsur dakwaan primair dinyatakan telah tidak terbukti menurut hukum, maka terhadap unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Aspek sosiologis pada Putusan ini yaitu pemulihan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Selain itu, Aspek filosofis, hakim mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) Akibat hukum adanya putusan bebas tersebut Terdakwa dibebaskan dari tahanan, memperoleh rehabilitasi, dan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Serta akibat hukum bagi Penuntut Umum, dapat mengajukan Upaya hukum pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item