ARISTA, Zada Fadhila (2023) Pendanaan Politik Partai pada Tingkat Lokal (Studi tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Politik Partai Demokrasi) Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Banyumas Tahun 2019). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Download (146kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Download (215kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2024. Download (296kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2024. Download (210kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2024. Download (254kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Download (59kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Download (176kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Zada Fadhila Arista-F1D019011-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (702kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pendanaan Politik Partai Pada Tingkat Lokal (Studi Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Politik Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Banyumas Tahun 2019).” Latar belakangnya adalah pendanaan partai politik harus dilakukan secara merata karena hal ini sangat penting untuk mewujudkan demokrasi terutama di ranah lokal. Kabupaten Banyumas sebagai daerah yang mempunyai pendapatan terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp. 3.725.000.000. Berdasarkan data perolehan suara pada pemilu 2014 dan pemilu 2019, PDIP menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Banyumas. Hal ini menjadi dasar dari penelitian ini untuk mengungkapkan pengelolaan bantuan keuangan politik yang diterima oleh partai. PKS dipilih sebagai partai pembanding karena merupakan salah satu partai yang memiliki ideologi yang berbeda dan secara konsisten menjadi oposisi dari PDIP berturut-turut pada pemilu 2014 dan 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara kepada perwakilan dari PDIP, PKS dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, serta pengumpulan dokumen dan referensi tertulis lainnya. Dalam penelitian ini data yang didapat kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 tahun 2008 yaitu untuk mengalokasikan dana bankeupol untuk pendidikan politik minimal 60% dan operasional partai minimal 40% telah dilaksanakan oleh PDIP Kabupaten Banyumas yang menganggarkan pendidikan politik sebesar 83% dan untuk operasional partai sebesar 13%. Sementara PKS Kabupaten Banyumas tidak menganggarkan bantuan keuangan politik yang diterima sesuai Permendagri Nomor 36 tahun 2008. PKS menganggarkan dana untuk pendidikan politik sebesar 44% dan untuk operasional partai sebesar 56% dari bantuan keuangan politik yang diterima. Meski demikian, kedua partai tersebut telah dinyatakan akuntabel berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Actions (login required)

View Item