RACHMAN, Asril Aulia (2023) Peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Download (413kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Download (523kB)
	PDF (BabI) BAB I_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 October 2024. Download (564kB)
	PDF (BabII) BAB II_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 October 2024. Download (615kB)
	PDF (BabIII) BAB III_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only until 10 October 2024. Download (412kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	PDF (BabV) BAB V_KRIPSI_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Download (404kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_ASRIL AULIA RACHMAN_E1A018096_SKRIPSI_2023.pdf Download (413kB)

Abstract

Semakin tingginya angka pengangguran dan pekerja yang terkena PHK sehingga pemerintah mengeluarkan Kebijakan Program Kartu Prakerja dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Program Kartu Prakerja dan Peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Kebijkan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data yang diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan program kartu prakerja mendasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 yang meliputi mekanisme pendaftaran, penerima kartu prakerja, pelaksanaan pelatihan, besaran biaya pelatihan, pelaksanaan pelatihan, penerapan insentif. Peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja melalui sosialisasi pelaksanaan program kartu prakerja, fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan dalam program kartu prakerja, sehingga tidak memiliki kewenangan secara langsung, karena kewenangan dimiliki oleh pemerintah pusat yaitu kementerian ketenagakerjaan dan manajemen pelaksana sehingga menerima persoalan di tingkat Kabupaten/Kota, oleh karena itu diberikan delegasi untuk menjalankan kebijakan kartu prakerja sesuai dengan karakteristik/daerahnya dengan dibentuk Peraturan Bupati yang berisi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan kebijakan program kartu prakerja.

Actions (login required)

View Item