RAMADHAN, Alam Anugrah (2023) Penerapan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Atas Pembatalan Perdamaian Dalam Homologasi Oleh Kreditor (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PembatalanHomologasi/2022/PN.Niaga Smg Jo Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skripsi-2023.pdf Download (256kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skripsi-2023.pdf Download (185kB)
	PDF (BabI) BAB I-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 November 2024. Download (467kB)
	PDF (BabII) BAB II-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 November 2024. Download (658kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 3 November 2024. Download (206kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB)
	PDF (BabV) BAB V-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skripsi-2023.pdf Download (190kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Alam Anugrah Ramadhan-E1A019133-Skipsi-2023.pdf Download (309kB)

Abstract

Pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat suatu perdamaian (akkoord) yang merupakan tahapan paling penting. Berdasarkan praktiknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perdamaian itu berakhir. Apabila faktor lalai menjadi pokok permasalahan maka lazimnya Kreditor akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan bagaimana akibat hukum yang diterima oleh Debitor dan Kreditor setelah adanya pembatalan putusan homologasi terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Smg Jo Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan yaitu metode normatif kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan permohonan pembatalan homologasi yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 UUK-PKPU dengan terpenuhinya unsur: 1) Kreditor telah membuktikan bahwa Debitor lalai, 2) Debitor telah melaksanakan isi dari perdamaian, dan 3) Pengadilan telah memberikan kelonggaran selama 30 (tiga puluh) hari kepada Debitor. Dikarenakan permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akibat hukum yang timbul adalah status kepailitan Debitor terbuka kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU. Kata Kunci: Pembatalan Perdamaian, Homologasi.Penerapan Hukum, Akibat Hukum

Actions (login required)

View Item