SETIAWAN, Budi (2023) Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1-Cover Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Download (258kB)
	PDF (Legalitas) 2-Legalitas Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (833kB)
	PDF (Abstrak) 3-Abstrak Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Download (224kB)
	PDF (BabI) 4-Bab I Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2024. Download (390kB)
	PDF (BabII) 5-Bab II Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2024. Download (646kB)
	PDF (BabIII) 6-Bab III Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2024. Download (429kB)
	PDF (BabIV) 7-Bab IV Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8-Bab V Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Download (225kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9-Daftar Pustaka Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Download (469kB)
	PDF (Lampiran) 10-Lampiran Budi Setiawan F2A019001 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Teknologi digital telah memberikan dampak disrupsi, yang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga harus mampu untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin cepat dan serba otomatisasi. Penerapan kebijakan transaksi pembayaran Non-tunai menggunakan kartu E-Kir (elektronik-kir) adalah sebagai salah satu langkah strategi pemanfaatan teknologi dalam rangka mencegah peredaran uang palsu, percaloan, pungutan liar, penyebaran virus COVID-19. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan transaksi Non-tunai menggunakan kartu E-Kir sudah diterapkan sejak tahun 2019, namun dalam prosesnya karena tidak adanya landasan hukum/perda yang mewajibkan transaksi menggunakan kartu E-Kir, serta sarana dan prasarana penunjang tidak ada maka pelaksanaan proses kebijakan tersebut tidak sesuai dengan SOP. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (1986), kebijakan transaksi Non-tunai menggunakan kartu E-Kir dapat disimpulkan tidak berhasil karena tidak adanya kepatuhan mulai dari para implementor, kelompok sasaran serta pihak penyedia layanan terhadap proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item