MUS, Mus (2017) Pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN ) Kantor Regional I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 00003/Kep/Bv/5403/06 Tentang Memberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Memberhentikan Dengan Hormat (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor. 03/G/2011/PTUN.Yk.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (136kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (142kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (26kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif,dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yangdigunakan adalah data sekunder berupa Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor. 03/G/2011/PTUN.Yk, undang-undang serta buku-bukuliteratur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secaranormatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelimpahan wewenang (pemberian delegasi ) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN ) ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN ) Kantor Regional I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 27 ayat (3 ) PP No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan penerimaan suatu wewenang yang diterimanya (Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN ) Kantor Regional I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ), yang sebelumnya memiliki kewenangan mengeluarkan SK objek sengketa adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN ) itu sendiri. Alasan pertimbangan Hukum Hakimdalam menentukan pembatalan Surat Keputusan objek sengketabahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa secara subtansi/materiil bertentangan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2, Pasal 3 huruf d, dan Pasal 5 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN ) Nomor 59/Kep/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN )dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas Keadilan, Asas Kecermatan dan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan (principle of non misuse of competence ).

Actions (login required)

View Item