SUNARTI, Sunarti (2023) Pembatalan Hibah Tanah oleh Orang Tua Terhadap Anak Bberdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/PK/Ag/2021). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Download (24kB)
	PDF (Legalitas) LEGASLITAS SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Download (169kB)
	PDF (BabI) BAB 1 SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Restricted to Repository staff only until 22 November 2024. Download (217kB)
	PDF (BabII) BAB 2 SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Restricted to Repository staff only until 22 November 2024. Download (369kB)
	PDF (BabIII) BAB 3 SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Restricted to Repository staff only until 22 November 2024. Download (85kB)
	PDF (BabIV) BAB 4 SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	PDF (BabV) BAB 5 SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Download (144kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA SUNARTI E2B021013 TESIS.pdf Download (213kB)

Abstract

Hibah adalah penyerahan langsung tanpa pemberian balasan. Kasus pembatalan hibah pada putusan PA Talu No.89/Pdt.G/2019 dan Putusan Kasasi No.115 K/Ag/2020 membatalkan hibah sebagian, pada putusan PTA No.46/Pdt.G/2019 dan Putusan PK No.37/Pk/Ag/2021 membatalkan hibah seluruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan hibah tanah oleh orang tua terhadap anak menurut hukum positif indonesia dan menganalisis status bangunan diatas objek hibah dalam putusan pembatalan hibah nomor 37 Pk/Ag/2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pertimbangan hukum hakim pada Putusan PA Talu No.89/Pdt.G/2019 yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi No.115 K/Ag/2020 yang mengabulkan sebagian, majelis hakim PA dan Kasasi mempunyai pertimbangan hukum Pasal 212 KHI dan Pasal 717 KHES. Pertimbangan hakim pada Putusan PTA No.49/Pdt.G/2019 yang dikuatkan oleh Putusan PK No.37 PK/Ag/2020 yang membatalkan hibah seluruhnya. Pertimbangan hukum majelis hakim PTA dan PK hanya berdasarkan Pasal 212 KHI. Majelis hakim PTA dan PK tidak mempertimbangkan bangunan di atas objek hibah. Kedua status bangunan dalam pembatalan hibah dalam putusan PK diatur dengan penerapan Asas Pemisahan Horisontal dan penerapan Asas Itikad Baik, dalam KUHPerdata dikenal perwalian secara sukarela, tergugat dalam perkara ini sebagai Gestor yang mewakili kepentingan Penggugat atas pengurusan tanah dan bangunan di atas tanah hibah, sehingga perwalian tersebut Penggugat yang diwakili kepentingannya wajib memberi ganti rugi terhadap biaya bangunan di atas tanah yang dibatalkan.

Actions (login required)

View Item