GRATIA, Jessica Putri (2023) Hak Politik Warga Negara dan Netralitas : Studi Deskriptif Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Download (62kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Download (238kB)
	PDF (BabI) BAB I-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 November 2024. Download (320kB)
	PDF (BabII) BAB II-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 November 2024. Download (333kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 23 November 2024. Download (342kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	PDF (BabV) BAB V-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Download (339kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka-Jessica Putri Gratia-F1D020020-SKRIPSI-2023.pdf Download (393kB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk membahas hubungan antara hak politik warga negara dan prinsip netralitas yang harus dipegang teguh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN adalah pegawai Negara yang mempunyai aturan dan ketentuan dalam penggunaan hak politiknya, namun di sisi lain ASN juga sebagai warga Negara yang mempunyai hak politik yang melekat. Metodologi dalam riset ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Studi Pustaka dalam bingkai perspektif citizenship theory. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat keseimbangan yang perlu di jaga antara hak politik warga negara dan netralitas ASN. Dalam citizenship theory, terdapat penekanan pada hak-hak dan kewajiban warga negara serta bagaimana partisipasi politik dapat membentuk identitas dan integrasi sosial. Namun, ASN juga diharapkan menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk memastikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Pemerintah perlu mengembangkan pedoman yang jelas untuk mengatur aktivitas politik ASN, memastikan bahwa hak politik warga negara dihormati sambil tetap menjaga netralitas dan integritas ASN. Kesadaran akan pentingnya netralitas ASN dan edukasi kepada ASN tentang batasan-batasan yang perlu diikuti dalam aktivitas politik juga menjadi faktor penting dalam menjaga harmoni antara kedua prinsip ini.

Actions (login required)

View Item