NOVIATI, Nurul Cahya (2023) Akibat Hukum Pemalsuan Akta Otentik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Kualitas Kekuatan Pembuktian Akta Dan Sanksi Kode Etik PPAT. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. Cover.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) 2. Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	PDF (Abstrak) 3. Abstrak.pdf Download (2MB)
	PDF (BABI) 4. BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BABII) 5. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BABIII) 6. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BABIV) 7. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BABV) 8. BAB 5.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) 9. Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Pembuktian perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dalam perspektif pembuktian, akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, lengkap, dan mengikat, yang mengindikasikan bahwa kebenaran dari informasi yang tercatat dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim. Namun demikian, tidak jarang PPAT sebagai Pejabat Umum berurusan dengan proses hukum pidana seperti dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka berkaitan dengan isi akta yang dibuat olehnya. Salah satu kasus pemalsuan akta otentik yang terjadi adalah pada Pengadilan Negeri Cilacap Perkara Nomor 44/Pid.B/2021/PN Clp. Tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Terdakwa SA selaku PPAT telah didakwa melakukan pemalsuan surat berupa akta hibah. Dengan melihat hal tersebut muncul permasalahan tentang begaimana akibat hukum dari akta otentik palsu yang dibuat oleh PPAT terhadap kualitas kekuatan pembuktian dan akibat hukum bagi PPAT yang melakukan pemalsuan akta otentik dari perspektif Kode Etik PPAT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari akta otentik palsu yang dibuat oleh PPAT terhadap kualitas kekuatan pembuktian atas akta otentik menjadi batal demi hukum. Kemudian akibat hukum bagi PPAT pelaku pemalsuan akta otentik dari perspektif penerapan sanksi Kode Etik PPAT dapat dilakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi oleh Majelis Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan Majelis Kehormatan Pusat pada tingkat banding sesuai kewenangan masing masing sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan 10 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017.

Actions (login required)

View Item