Kedudukan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor.12/Pdt.G/2016/PN.Pwt.)

ANINDYTIAS, Laksmita (2017) Kedudukan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor.12/Pdt.G/2016/PN.Pwt.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (104kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (122kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (110kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (158kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (232kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (116kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (195kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (112kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar Pustaka_1.pdf

Download (108kB) | Preview

Abstract

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, terdapat pihak ketiga yang bertugas menjadi penengah yang bersifat netral dari para pihak yang bersengketa atau yang biasa disebut sebagai mediator yang bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi dengan baik saat mengemukakan kepentingan kedua belah pihak, serta mediator juga berusaha untuk meningkatkan proses dari pembuatan kesepakatan. Pada mediasi dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/Pn.Pwt yang pada persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai melalui mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenai kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 atau belum sesuai dengan Perma, serta akibat hukum yang ditimbulkan jika para pihak tidak melaksanakan akta perdamaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, browsing dan wawancara. Data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/Pn.Pwt mediator melakukan dua fungsi yaitu sebagai seorang mediator yang menjadi fasilitator para pihak dalam mencapai perdamaian dan juga sekaligus sebagai salah satu dari Hakim Pemeriksa Perkara yang berhak memutus sebuah perkara dan akibat hukum dari putusan atauakta perdamaian tersebut adalah sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati akta perdamaian, karena akta tersebutmempunyai kekuatan eksekutorial, apabila tidak dilaksanakan maka dapat di eksekusi dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi mediator di daerah juga perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengingat keterbatasan tenaga mediator yang professional, perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1851 KuhPerdata.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17265
Uncontrolled Keywords: Mediasi, Akta Perdamaian, Eksekusi
Subjects: A > A52 Administrative law
P > P114 Peace
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Supriyana Supriyana
Date Deposited: 15 Oct 2018 04:28
Last Modified: 07 Sep 2020 02:28
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/245

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year