SARI, Isti Tri Inka (2019) Pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Justice Collaborator (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor:228/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) COVER-ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAKSI-ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Download (158kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)
	PDF (BabI) BAB I -ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	PDF (BabII) BAB II -ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	PDF (BabIII) BAB III -ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	PDF (BabIV) BAB IV -ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	PDF (BabV) BAB V -ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) DAFTAR PUSTAKA-ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Download (148kB) | Preview
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-ISTI TRI INKA SARI-E1A013326-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pengertian tindak pidana korupsi disebutkan; “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam tindak pidana korupsi terdapat beberapa saksi salah satunya saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap kasus tersebut yaitu yang dikenal dengan Justice Collaborator. Saksi pelaku atau Justice Collaborator ini berhak mendapatkan perlindungan hukun oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data disajikan secara sistematis serta dianalisis dengan metode kualitatif. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun beberapa perlindungan yang diberikan oleh LPSK yaitu perlindungan fisik dan psikis, dan perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan kepada HK sebagai Justice Collaborator berupa pendampingan selama persidangan sampai mendapatkan putusan Pengadilan yang tetap. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kepada HK sebagai Justice Collaborator dilihat dari faktor geografis. Dimana telah diketahui sebelumnya bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Sedangkan kasus korupsi terkait Pembangunan Gedung DPRD berada di wilayah Jawa Timur.

Actions (login required)

View Item