PRADANA, Mikhael Ardianto (2023) Asas Ultimum Remedium dalam Putusan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum pada Perkara Tindak Pidana Pajak (Studi Kasus Putusan No.31/Pid.B/2020/PN.Pwt). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Mikhael Ardianto Pradana-E2A021050-Tesis-2023.pdf Download (902kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Mikhael Ardianto Pradana-E2A021050-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Mikhael Ardianto Pradana-E2A021050-Tesis-2023.pdf Download (2MB)
	PDF (BabI) BAB I-Mikhael Ardianto Pradana-E2A021050-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 November 2024. Download (4MB)
	PDF (BabII) BAB II-Mikhael Ardianto Pradana-E2A021050-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 November 2024. Download (8MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Mikhael Ardianto Pradana-E2A021050-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (16MB)
	PDF (BabV) BAB V-Mikhael Ardianto Pradana-E2A021050-Tesis-2023pdf.pdf Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Mikhael Ardianto Pradana-E2A021050-Tesis-2023.pdf Download (1MB)

Abstract

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang memegang peranan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui putusan yang menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS- 02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt., berkaitan dengan penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana pajak dan akibat hukum terhadap perkara pidana pajak yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan yang menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt., batal demi hukum karena dalam surat dakwaan tersebut tidak mencantumkan langkah atau upaya administratif yang telah ditempuh/dilakukan oleh Kantor Pajak sebelum dilakukan penyidikan terhadap terdakwa, maka putusan hakim tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip ultimum remedium pada perkara tindak pidana pajak. Dengan demikian penerapan prinsip ultimum remedium dalam perkara tindak pidana pajak pada perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt., sudah tepat. Akibat hukum terhadap perkara pidana yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum maka surat dakwaan yang batal demi hukum dapat diajukan kembali satu kali dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum masih dapat diperbaiki atau disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya berserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item