WARDHANA, Arya Kusuma (2023) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 1743/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER -ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Download (45kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (623kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Download (162kB)
	PDF (BabI) BAB I-ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 December 2024. Download (430kB)
	PDF (BabII) BAB II-ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 December 2024. Download (373kB)
	PDF (BabIII) BAB III-ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 28 December 2024. Download (28kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	PDF (BabV) BAB V-ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Download (16kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ARYA KUSUMA WARDHANA-E1A017110-SKRIPSI-2023.pdf Download (127kB)

Abstract

Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin berkembang, sehingga masyarakat mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi yang benar mengenai suatu produk. Dalam posisi yang lemah, konsumen seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari produsen atau pelaku usaha yang berpotensi menjual produk atau jasa yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Pelaku usaha dapat melakukan berbagai kecurangan, termasuk dalam hal memperdagangkan kosmetik dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder seperti buku-buku literatur dan peraturan perundang- undangan melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Berdasarkan Putusan Nomor 1743/Pid.Sus/2021/PN.MDN, konsumen diberikan perlindungan hukum dan menunjukkan bahwa Aginta melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pada Pasal 4 huruf a dan c mengenai hak konsumen, Pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha, dan Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

Actions (login required)

View Item