DESIANA, Lisa (2019) Analisa Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Atas Pengedar Narkoba Menurut Hukum Internasional (Studi Tentang Kasus Duo Bali Nine). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) cover-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Download (38kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) abstrak-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Download (155kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)
	PDF (BabI) BAB I-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	PDF (BabII) BAB II-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	PDF (BabV) BAB V-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) daftar pustaka-Lisa Desiana-E1A014093-Skripsi-2019.pdf Download (272kB) | Preview

Abstract

Pasal 3 Deklarasi Universal HAM 1948 (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Pada kasus ini, terdapat dua warga negara Australia bernama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (duo Bali Nine) yang pada 29 April 2015 telah dieksekusi mati di Indonesia dan menyebabkan masyarakat Australia menentang tindakan tersebut karena dianggap telah melanggar Pasal 3 UDHR. Sejak 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menyatakan perang terhadap narkoba, beliau menggunakan hukuman mati untuk perang melawan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi data sekunder. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukuman mati ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta untuk mengetahui penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba di Indonesia dalam kasus duo Bali Nine menurut hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 memutuskan bahwa hukuman mati pada UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 dan Pasal 3 UDHR 1948. Mahkamah Konstitusi menegaskan Pasal 6 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (ICCPR) menyediakan ruang bagi penjatuhan hukuman mati khusus terhadap kejahatan yang paling serius, dan Indonesia mengkategorikan kejahatan narkoba sebagai kejahatan yang paling serius. Pada konteks ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Peredaran Ilegal Narkotika dan Psikotropika 1988 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkotika. Dengan demikian, penerapan hukuman mati terhadap kasus duo Bali Nine tidak bertentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional.

Actions (login required)

View Item