SUTANTRI, Dyah Elmawati (2024) Analisis Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena KTUN sebagai Objek Sengketa Tidak Menimbulkan Kibat Hukum (Studi Putusan Nomor 134/G/2020/PTUN.Bdg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Download (316kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Download (647kB)
	PDF (BabI) BAB-I - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 January 2025. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 January 2025. Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB-III - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 January 2025. Download (385kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) BAB-V - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Download (439kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA - Dyah Elmawati Sutantri - E1A019223 - Skripsi - 2024.pdf Download (769kB)

Abstract

Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk menanggapi permohonan Tergugat terhadap penerbitan surat yang menanggapi permohonan Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya administratif yang ditempuh tidak ditanggapi oleh Tergugat. Berdasarkan Putusan No 134/G/2020/PTUN.Bdg hakim menimbang bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bukan surat yang berisi tindakan hukum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memutus gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard/NO). Terdapat persoalan yuridis dalam pertimbangan hukum hakim apakah objek sengketa benar tidak menimbulkan akibat hukum atau tidak, serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat peskriptif. Sumber data sekunder berupa studi Pustaka. Penelitian ini diuraikan dengan teks naratif, dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan Majelis Hakim kurang tepat dalam mengeluarkan pertimbangan hukum nya yang hanya menitik berat pada unsur KTUN menimbulkan akibat hukum yang tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi, memenuhi unsur final dalam pengertian KTUN menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu objek sengketa dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum karena didalamnya terdapat substansi mengenai SHM milik Penggugat. Putusan tersebut tidak melahirkan akibat hukum bagi objek sengketa, tidak menjadikan objek sengketa sah maupun batal. Majelis hakim lebih memperhatikan pemenuhan unsur KTUN dalam syarat pengajuan gugatan dalam proses pemeriksaan gugatan.

Actions (login required)

View Item